TERNATE-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara Dr. Erryl Prima Putra Agoes menegaskan Komisi Pemberantasan korupsi ( KPK ) meminta kepada Kejati Malut untuk menginventarisir seluruh aset milik pemerintah dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.
Hal itu terungkap dalam pertemuan secara virtual KPK dengan Kajati dan seluruh pejabat utama serta Kejaksaan Negeri (Kejari) diwilayah masing masing yang dimulai Kamis,( 11/6/2020 ) pukul; 14 00 WIT juga terkait dengan tindaklanjut MoU dengan Jam Datun ( Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) terhadap asset yang ada di pemda masing masing daerah.
Kajati Malut, Erryl Prima Putra Agoes melalui Kasi Penkum Richard Sinaga
Kamis,( 11/6/2020 ) menyatakan, dalam pertemuan secara virtual dengan KPK, bahwa KPK minta agar bisa diiventarisir aset aset di Malut sehingga dapat diyakinkan tidak ada aset yang disalahgunakan.
Pembahasan masalah aset dengan Kejati tersebut lanjut Richard, direspon baik oleh Kajati guna terciptanya penataan aset yang baik dan benar diwilayah Malut.
“Dalam pertemuan itu pak Kajati Malut langsung respon dan itu terlihat dari pernyataan beliau yang mengatakan agar setiap Kajari siap dan serius dalam menyikapi aset yang ada diwilayah hukumnya masing-masing,” ungkap Richard Sinaga di hubungi lewat internet.
Richard juga menegaskan, dengan adanya pembahasan masalah aset antara KPK dan Kejaksaan tersebut, pemerintah daerah (Pemda) dihimbau agar menyampaikan permasalahan asetnya kepada pihak Kejati agar dapat dilakukan kerjasama dengan instrumen sehingga Jaksa Pengacara Negara ( JPN) dapat bergerak untuk bertindak atas nama pemberi.
“Untuk aset baik bergerak maupun tidak bergerak yang masih dikuasai pihak luar, diupayakan lewat Datun karena masuk penyelamatan aset yang ada,” pungkasnya
Untuk di ketahui,Kajati Malut Dr.Erryl Prima Putra Agoes yang belum genap sebulan menjabat sebagai pucuk pimpinan di Kejaksaan wilayah Propinsi Maluku Utara juga sudah banyak melakukan terobosan terobosan, belom lama ini Kajati dan jajarannya melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi baik ke pemprov,DPRD, polda maupun di lembaganya sendiri,selain itu juga mengikuti pertemuan tatap muka secara virtual dengan para pimpinan Kejagung dan KPK.( Muzer)